nusakini.com, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai wacana Pilkada melalui DPRD bisa menjadi solusi menekan praktik politik uang. Menurutnya, pengawasan akan lebih mudah karena jumlah pemilih terbatas.

Dalam skema tersebut, kata Yusril, hanya sekitar 20–35 anggota DPRD yang diawasi, jauh berbeda dengan Pilkada langsung yang melibatkan jutaan pemilih. “Kemungkinan terjadinya money politics sangat kecil dibanding pilkada langsung,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

• PN Jaksel Vonis Laras Faizati 6 Bulan Penjara dengan Masa Percobaan
• L-KPK Desak Penangkapan Enam Pelaku Tawuran Maut Anak di Cengkareng
• Gus Yaqut Bantah Korupsi Haji, Klaim Tak Pernah Rugikan Jemaah
• Surat Terbuka Goenawan Mohamad untuk Nadiem Makarim
• Diduga Kadis Disperindag Makassar Ada Main Mata dengan Pihak Pelaku Usaha

Yusril juga menyoroti kualitas kepemimpinan. Ia menilai Pilkada langsung kerap mengedepankan popularitas, termasuk figur selebriti, sehingga menutup peluang calon berkapasitas yang minim modal dan popularitas.

Meski demikian, Yusril menegaskan baik Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama konstitusional. Keputusan akhir, kata dia, berada di tangan Pemerintah dan DPR yang kini masih mengkaji kedua opsi tersebut.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan revisi UU Pilkada belum menjadi prioritas. DPR masih fokus pada agenda nasional lain dan akan melihat dinamika politik ke depan. “Komunikasi antarpartai selalu terbuka,” kata Puan.

Wacana Pilkada lewat DPRD pun masih menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik. (*)